Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Penelitian Politik

jpp
Website

Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Social Sciences Other

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

Arjuna Subject : -

Articles 22 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik" : 22 Documents clear

ASEAN 2015 : MENCAPAI AMBISI REGIONALISME ASIA TENGGARA Krisman, Khanisa
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Ulasan buku ini mencakup pandangan perkembangan ASEAN terkait dengan tiga pilar komunitas ASEAN danpermasalahan yang melatarbelakanginya politik dan keamanan ekonomi dan social budaya Untuk menyambutKomunitas ASEAN 2015 ulasan buku ini berupaya memahami prediksi pengarang buku ini tentang tujuan besarpendirian ASEAN sebagai pusat kawasan dan untuk memberikan pengamatan yang menyeluruh atas dinamika danperkembangan terkini ASEANKata kunch ASEAN regionalisme Asia Tenggara

UU OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA : MASALAH LEGITIMASI DAN KEMAUAN POLITIK Widjojo, Muridan Satrio; Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebutgagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis berargumen bahwahukum memiliki kekurangan sejak didesain dan disahkan Tulisan ini memfokuskan pada proses pembuatan danlegitimasi undang undang Lebih lanjut tulisan ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang diprakarsai oleh pemerintah sejak implementasi Undang Undang Otsus Papua tidak berhasil meredam konflik politikyang telah mengakar dan kompleks di Papua Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten juga gagal mengalihkanfokus dari isu politik menjadi isu kesejahteraan masyarakat Dalam kenyataannya UU Otsus tersebut bukan menjadipenengah dalam konflik Papua melainkan menjadi bagian dari konflikKata kunci Papua UU Otonomi Khusus konflik politik legitimasi politik kemauan politik

DINAMIKA PERAN ELITE LOKAL DALAM PEMILUKADA BIMA 2010 Satriani, Septi
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemilukadaBima 2010 Pemilukada menjadi medium untuk memotret perjuangan elite lokal meraih kemenangannya Meminjamstilah Leo Agustinopergeseran ruang politik dari dalam ruangan ke luar ruangan sangat mempengaruhi prosesdemokrasi di tingkat lokal Munculnya paradoks demokrasi dalam berbagai praktik pemilukada di hampir seluuh wilayah di Indonesia merupakan imbas dari pilihan untuk memindahkan ruang politik tersebut Asumsi awalyang dibangun dari perpindahan ruang ini adalah pengakuan hak dasar bagi warga negara untuk ikut menentukanpemimpinnya Namun dalam kenyataannya ternyata kurang mampu memberi garansi pada kualitas kemimpinanang dihasilkan Ketika kemenangan menjadi tujuan utama maka proses cenderung dipinggirkan Hal inilah yangerjadi pada pemilukada Bima 2010 Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana elite lokal menjalankan pemilukadasebagai bagian dari demokrasi dengan cara cara yang justru tidak demokratisKata kunci Bima demokrasi pemilukada elite lokal

KEMISKINAN DAN KONFLIK PAPUA DI TENGAH SUMBER DAYA YANG MELIMPAH Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alamdidapat terutama dari sektor tambang dan migasnya Limpahan cumber daya alam di Papua ternyata tidak membawaberkah bagi masyarakat setempat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskindi Indonesia Padahal di wilayah ini tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada Eksplorasiminyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuanyang berarti pada masyarakat Papua Dengan demikian tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alamyang seharusnya menjadi berkah justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik Konflik atas pengelolaanSDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asingdalam mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnyaKata kunch Papua konflik sumber daya alam PT Freeport Indonesia program MIFEE

DEMOKRASI DAN FUNDAMENTALISME AGAMA : HINDU DI INDIA BUDDHA DI SRI LANKA DAN ISLAM DI TURKI Kartini, Indriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Fundamentalisme adalah fenomena yang ada di setiap tradisi agama dunia seperti Kristen Yahudi IslamHindu dan Buddha Dalam beberapa dekade terakhir fundamentalisme memainkan peran penting dalam politikglobal khususnya dalam interaksi dengan demokrasi di beberapa negara Fundamentalisme muncul disebabkanoleh beberapa faktor tidak hanya terkait dengan persoalan agama namun juga kultural sosial politik dan ideologiSebagai sebuah ideologi tujuan fundamentalisme adalah untuk mengatur sistem politik sumber daya ekonomi dankekuatan sosial sebuah negara berdasarkan agama Penelitian ini mengkaji mengapa tren fundamentalisme meningkatdi negara negara seperti India Sri Lanka dan Turki yang menganut paham demokrasi Apakah ada korelasi antararealitas fundamentalisme dengan perkembangan demokrasi di negara negara tersebutKata kunch Politik global fundamentalisme demokrasi Hindu Buddha Islam India Sri Lanka Turki

POLITIK KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Dana otonomi khusus untuk Papua yang meningkat jumlahnya setiap tahun selama hampir sepuluh tahundalam kenyataannya tidak mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua Hal ini mengakibatkan masyarakat lokal Papua menganggap bahwa otonomi khusus sebagai kompensasi dari separatisme tidakberpengaruh signifikan bahkan bisa dikatakan gagal Paper ini berupaya membuktikan bahwa kegagalan distribusidana otonomi khusus di Papua tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas pemerintah lokal namun jugakurangnya political will dari pemerintah pusatKata kunci Papua otonomi khusus pemerintah lokal pemerintah pusat

MENEMUKAN AKAR MASALAH DAN SOLUSI ATAS KONFLIK PAPUA : SUPENKAH? Bhakti, Ikrar Nusa; Pigay, Natalius
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Paper ini menggambarkan dan menganalisis akar permasalahan dan solusi konflik di Papua Tulisan diawalidengan kondisi sosial dan ekonomi yang suram di Papua dan strategi untuk memperbaiki kondisi tersebut Kemudian dilanjutkan dengan paparan konflik yang belum selesai di Papua sejak 1963 hingga saat ini Konflik tersebutdisebabkan oleh berbagai aspek antara lain konflik antara militer dan beberapa orang Papua situasi traumatis diantara orang Papua khususnya mereka yang memiliki pengalaman dengan kultur militer yang menyiksa orang orangPapua serta kondisi sosio ekonomik di Papua yang mengakibatkan sikap skeptic di antara orang Papua terhadapPemerintah Pusat Otonomi spesial bagi Papua yang dimulai pada 2002 belum berhasil membawa rakyat Papuamenikmati keamanan dan kemakmuran yang merupakan hak dasar sosial dan ekonomi manusia Paper ini ditutupdengan pertanyaan apakah Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat UP413 akan mampumeningkatkan kapasitas rakyat Papua dalam urusan birokrasi dan ekonomi dalam rangka mempercepat pembangunan fasilitas seperti jalan jembatan bandar udara pelabuhan dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomidi Papua Hal yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki kondisi rakyat Papua ke arah yang lebih baikKata kunci Papua konflik militer pembangunan ekonomi Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua danPapua Barat UP4B

KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK PERBANDINGAN DI SAMBAS DAN SAMPIT Suryani, Dini
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Salah satu penanda penting dari runtuhnya Orde Baru adalah munculnya gelombang konflik dan kekerasandi beberapa daerah di Indonesia Di Pulau Kalimantan terdapat dua konflik dan kekerasan yang masif terjadi diwaktu yang hampir bersamaan dengan nuansa yang juga mirip yaitu konflik antaretnis Kedua konflik itu terjadidi Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah Studi ini hendak memotretkembali kedua konflik tersebut dengan melihat sebab proses dan resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak pihakyang terlibat Tidak hanya itu studi ini juga melihat proses transformasi konflik yang terjadi di kedua wilayah tersebut Hasil temuan menunjukkan proses transformasi konflik di kedua wilayah konflik menekankan pada prosesalamiah yakni negara tidak memegang peranan yang signifikan sebaliknya masyarakat memiliki andil yang cukupbesar Hasil penelitian menunjukkan proses rekonsiliasi di Kalimantan Tengah cenderung lebih cepat dibandingdengan Kalimantan BaratKata kunci Resolusi konflik proses alamiah peran negara Kalimantan

DILEMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PELAKSANAAN MIFEE DI MERAUKE Dewi, Rosita
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Papua walaupun otonomi khusustelah dilaksanakan sejak tahun 2001 Untuk memperbaiki kondisi tersebut Presiden SBY meluncurkan InpresNo 5 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua Salah satu paket program dalam Inpres tersebut adalahMIFEE Program ini dirancang untuk mengatasi krisis energi dan pangan sekaligus untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Papua Namun terdapat kekhawatiran bahwa MIFEE tidak dapat menyelesaikan problemkemiskinan dan ketertinggalan pembangunan justru menciptakan persoalan baru dengan dampak lingkungan dankepemilikan lahan Artikel ini bertujuan menjelaskan dilema Program MIFEE yang diluncurkan oleh pemerintahpusat pada tahun 2010 yang mencakup area lahan di alas 1 juta hektare Artikel ini juga akan menganalisis dampakdari pelaksanaan MIFEE terhadap lingkungan dan masyarakat PapuaKata kunci MIFEE pembangunan berkelanjutan dampak lingkungan masalah kepemilikan lahan

KEMERDEKAAN PAPUA DAN RELEVANSI REAKSI TIGA NEGARA Djafar, Zainuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia oleh kelompok separatis di Papua telah mencapai titik kritis Hal itu bertambah pelik bila memperhatikan reaksi dari beberapa negara seperti Australia Selandia Baru danAmerika Serikat Berdasarkan hal itu artikel ini bertujuan mendiskusikan secara khusus persoalan persoalan sebagaiberikut 1 dinamika persoalan Papua 2 kondisi terakhir masyarakat Papua dan 3 hubungannya dengan aktorinternasional seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat selain juga 4 beberapa peluang dan langkahdiplomasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Selain itu beberapa temuan penting untuk dikemukakan seperti fakta bahwa Papua berupaya mencapai kemerdekaannya berdasarkan atas hak dan latar belakangbudaya dan sejarah serta kenyataan yang berkembang hingga kini Fakta fakta tersebut akan menjadi sangat rumittatkala sejumlah negara seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untukterlibat dalam persoalan dan isu Papua Artikel ini merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pilihan sejumlah kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat Papua terutama hak untuk terbebasdari kemiskinan bukan hak untuk menjadi negara merdeka Untuk mengakhiri tekanan internasional atas kasusPapua Pemerintah Indonesia harus tegas menyatakan persoalan Papua adalah persoalan domestik yang intervensiterhadapnya merupakan pelanggaran atas hukum dan kedaulatan IndonesiaKata kunci Kemerdekaan Papua reaksi tiga negara

Page 1 of 3 | Total Record : 22

1 2 3

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA